POLITIK UANG MERUSAK NILAI DEMOKRASI DI PAPUA
Oleh : Sepi Wanimbo
Money politik merusak nilai demokrasi, menghambat pembangunan dan menciptakan konflik pada rakyat kecil
Dalam era modern ini, politik tidak lagi hanya mengacu pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan semata. Dinamika politik semakin dipengaruhi oleh faktor - faktor ekonomi, terutama dalam bentuk politik uang. Politik uang yang merujuk pada penggunaan uang sebagai alat untuk memperboleh pengaruh politik telah merusak integritas politik dan membahayakan prinsip - prinsip demokrasi.
Politik uang mengubah politik menjadi arena transaksi, di mana kepentingan pribadi atau kelompok dipertaruhkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks ini, kepentingan publik sering kali terabaikan dan kebijakan yang dihasilkan cenderung mendukung pihak yang memiliki kekayaan finansial.
Salah satu dampak negatif yang paling mencolok dari money politik adalah diatorsi dalam proses demokrasi. Ketika uang memainkan peran dominan dalam politik, suara rakyat menjadi terpinggirkan. Calon atau partai politik yang kaya memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pemilih melalui kampanye yang mahal, sementara calon yang berkualitas tetapi kurang mendapat dukungan finansial sering kali tertinggal.
Politik uang juga pemicu korupsi dan praktik politik yang tidak etis. Para politisi yang mencari pendanaan besar - besaran sering kali terjebak dalam jaringan korupsi dan menawarkan konsesi yang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik hanyak untuk mendapatkan dukungan finansial.
Selain itu, politik uang juga menciptakan ketidakadilan sosial. Kesenjangan antara politisi yang kaya dan masyarakat biasa semakin memperdalam sosial dan ekonomi. Masyarakat yang kurang mampu sering kali tidak memiliki akses yang sama keperwakilan politik yang berkualitas, karena calon yang miskin memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan dana kampanye.
Ketergantungan pada politik uang juga menganggu kebijakan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Politisi yang terikat dengan pendanaan khusus cenderung membuat keputusan yang menguntungkan kepentingan kelompok yang membiayai mereka, bukan kepentingan umum.
Untuk mengatasi kessaran politik akibat politik uang, langkah - langkah perlu diambil. Reformasi politik yang membatasi pengaru uang dalam politik dan meningkatkan transparansi pendanaan kampanye adalah langka awal penting. Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dampak negatif money politik dan menghargai pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik.
Dalam akibat politik uang harus dilihat sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial. Hanya melalui upaya bersama dari masyarakat sipil, politisi dan lembaga pemerintahan, kita dapat mengatasi masalah ini dan mengembalikan integritas politik sesungguhnya yang berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat luas.
Politik uang sangat berbahaya karena akhirnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongan, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelitir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak punya kapasitas mempunyai sebagai pemimpin atau wakil rakyat.
Politik uang juga merusak pemilu dan demokrasi. Politik uang membuat rakyat kecil jadi korbang, konflik sampai dengan nyawa pun melayang sia - sia realitas saat ini pemilu 2024 di tanah Papua. Kita bisah lihat seperti ada beberapa daerah yaitu Lanny Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Ndugama dan Mamberamo Tengah.
Calon wakil rakyat yang mempunyai uang pegang petugas penyelenggara seperti KPPS, PPD dan KPU sehingga mereka memberikan uang atau berjanji mendapat sesuatu kepada petugas terlebih dahulu maka mereka kerja tidak transparan, jujur, tetapi nomor satukan kepentingan maka terjadilah berbeda pandangan dan melakukan tindakan kekerasan oleh bagi mereka yang merasa dirugikan.
Figur yang memiliki kuakitas yang baik sudah sangat siap maju dan menduduki kursi parlemen tetapi rakyat dipengaruhi dengan money sebabnya calon yang mempunyai integritas, intelektual yang tinggi itu tidak mendapat dukungan dari rakyat dan yang mendapat dukungan rakyat itu calon yang tidak mempunyai kualitas tetapi dipilih karena uang sehingga setelah menduduki kursih parlemen tidak melakukan kebijakan pro - rakyat tetapi menjadi pasif.
Wakil rakyat yang dipilih karena uanh itu pengalaman kita bisah lihat bahwa hanya duduk dan mendapat hak - hak tetapi tugas yang melekat ada tiga tugas utama pada mereka tidak akan pernah melaksanakan sehingga membuat masyarakat kecil selalu jadi korbang.
Lebih bijaksana itu masyarakat menerima uang politik tetapi suaranya dikasih kepada calon wakil rakyat yang mempunyai kemampuan, kuakitas, integritas bagus maka saya percaya hak - hak rakyat kecil pasti akan berjuan dan masyarakat bisah merasakan perubahan pembangunan di dapil atau daerah pmilihan masing - masing.
Demokrasi yang benar itu dimiliki oleh nenek moyang, Orang Asli Papua, ( OAP ). Sejak dahulu kita bisah lihat salah satu contoh di daerah saya - saya sendiri terlahir dari suku Lani, berbahasa Lani sehingga nenek moyang saya biasanya rencana mau membuka kebun baru itu terlebih dahulu mereka melakukan rapat keluarga di honai. Dalam honai itu salah satu tokoh, inteleltual yang memandu rapat tersebut lalu memberikan pertanyaan seperti ini apakah kita membuka kebun baru ini di daerah mana atau lokasih mana kemudian ditanya satu persatu semua bersepakat ada satu lokasih yang lajak tepat untuk kita membuka kebun baru maka mereka semua bersepakat untuk membuka kebun baru tersebut bertempat yang menyepakati bersama di honai.
Nilai demokrasi yang ditanamkan oleh nenek moyang Orang Asli Papua, ( OAP ). Itu sangat luar biasa tetapi saat ini nilai demokrasi itu bukan ada kemajuan tetapi malah ada kemunduran, terkikis jahu karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman dari daerah - daerah yang sudah maju seperti di luar Papua.
Politikus terapkan demokrasi yang baru ini lebih kencang, artinya money politik berkemban pesat, bertumbuh subur di kalangan Orang Asli Papua, ( OAP ). Sehingga demokrasi yang sudah dibangung oleh nenek moyang di tanah ini. Sudah mulai tidak berlaku tetapi gila dengan money politik membuat permusuhan, antara keluarga, saudara dan sahabat di daerah masing - masing.
Setiap kali pesta demokrasi masyarakat harus cerdas, bijaksana menilai calon wakil rakyat untuk memili atau memberikan hak suara kepada mereka jika saat ini atau saat itu salah pilih maka selama lima tahun tidak akan pernah ada perubahan di daerah itu tetapi memberikan hak suaranya kepada calon yang tepat maka lima tahun itu pasti akan ada perubahan besar - besaran dalam hal kemajuan pembangunan.
Faktor lain yang menghambat pembangunan adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat langsung tetapi segi kualitas pendidikannya rendah membuat tidak bisah berjuan keberpihakan hak - hak rakyat kecil maka bagi Anda yang ingin maju ke depan lagi wajib mempersiapkan diri secara baik lalu maju sebagai calon wakil rakyat pasti saya percaya masyarakat akan memberikan dukungan suara penuh kepada Anda.
Menghambat dan merusak demokrasi bagi setiap caleg setelah mereka mendaftarkan diri kepada salah satu partai politik lalu dinyatakan lolos sebagai calon tetap pada saat itu juga calon tersebut sikap, gaya dan sipat menjadi beruba total artinya menjadi orang baik lalu membagi - bagi berkat apa yang ada pada calon tersebut untuk mengambil simpati, perhatian kepada masyarakat kenal maupun tidak kenal tetapi setelah mendapat dukungan dari masyarakat kecil duduk sebagai seorang pemenang di kursi panas parlemen sipat baik yang masyarakat kenal itu sendirinya tiba - tiba menjadi berubah total, rakyat yang memberikan suara itu mau datang bertemu kepada wakil rakyat tersebut tetapi sayang sekali sangat susa ketemu dengan alasan sibuk, ada kegiatan keluar dan lain - lain.
Money politik menghambat pembangunan, menghancurkan figur yang berkopeten, merusak nilai demokrasi, memecah belah rakyat kecil, menciptakan permusuhan antara bapak, mama, anak, om, kaka, ade, tanta, saudara, sahabat dan kerabat.
Menciptakan demokrasi yang bersih, jujur, adil, berwibawa, bermartabat dan harmonis lalu wujudkan nilai keadilan, kedamaian, kebersamaan, kekompakan, kesatuan, karena nilai baik itu yang dirinduhkan dan ingin dirasahkan oleh seluruh rakyat di tanah Papua.